TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian signifikan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Transmisi Gas Bumi ruas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) segmen 1. Hingga akhir Juli 2026, progres fisiknya telah mencapai 37,494%, melampaui target pembangunan yang telah ditetapkan.
Proyek yang membentang dari Stasiun Labuhan Batu hingga Fasilitas Duri ini memiliki total panjang sekitar 535,4 kilometer. Ditargetkan selesai pada akhir 2027 hingga awal 2028, pembangunan ini terbagi dalam dua segmen yang dikerjakan secara paralel untuk efisiensi waktu.
Segmen 1, yang menghubungkan Belawan hingga Stasiun Labuhan Batu dengan panjang sekitar 268,7 kilometer, kini terus dikebut. Pengerjaannya melibatkan konsorsium KSO Wijaya Karya–Nindya Karya, dengan manajemen konstruksi dari KSO Surveyor Indonesia–PT Tata Guna Patria.
Untuk memitigasi risiko teknis yang mungkin timbul, Institut Teknologi Bandung (ITB) turut dilibatkan sebagai akademisi pendamping dalam proyek vital ini.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Yudhiawan, menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
"Program swasembada energi merupakan amanat Presiden untuk menopang perekonomian masyarakat. Kunci proyek nasional ini adalah tidak boleh mangkrak, tepat waktu, tepat biaya, serta terhindar dari kebocoran anggaran maupun potensi korupsi," ujar Yudhiawan saat meninjau langsung progres pembangunan Dusem segmen 1.
Yudhiawan juga menegaskan peran Inspektorat Jenderal ESDM dalam memberikan pendampingan dan penjaminan agar pembangunan proyek berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menjaga kualitas dan keselamatan kerja.
"Kami dari Inspektorat Jenderal akan terus melakukan pendampingan dan penjaminan agar proyek berjalan bersih dari penyimpangan," kata beliau.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Agung Kuswardono, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstansi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan perizinan.
