TRENMEDIA.BIZ.ID - Dikutip dari Investor Trust, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak lagi diukur dari banyaknya jumlah aplikasi yang dibangun. Integrasi pelayanan publik berbasis kebutuhan nyata masyarakat kini menjadi fokus utama pembangunan sistem digital nasional.
Berdasarkan data nasional hingga 2025, Indonesia saat ini telah mengoperasikan lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meningkat ke angka 3,23. Kendati demikian, pengalaman pelayanan publik dinilai masih terfragmentasi sehingga warga kerap diminta mengisi data yang sama secara berulang.
"Kita sesungguhnya tidak kekurangan sistem digital, tetapi yang belum sepenuhnya kita miliki adalah pengalaman pelayanan pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan utuh," kata Teguh Anantawikrama.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengarahkan agar instansi pemerintah menghentikan pembuatan aplikasi baru yang tidak terhubung satu sama lain. Sebagai solusinya, pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dipersiapkan untuk menghubungkan identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran secara aman.
"Prinsipnya sederhana, yaitu bangun fondasi satu kali, lalu gunakan untuk melayani banyak kebutuhan masyarakat mulai dari layanan kesehatan hingga perizinan usaha," kata Teguh Anantawikrama.
Efektivitas integrasi ini terlihat dari uji coba digitalisasi perlindungan sosial di 38 provinsi yang mencakup 111 juta jiwa. Proses verifikasi kelayakan bantuan yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini berhasil dipangkas menjadi hitungan jam, serta menekan biaya administrasi warga secara signifikan.
"Layanan publik ke depan harus dibangun berbasis perjalanan hidup masyarakat, mulai dari kelahiran, pendidikan, hingga dunia kerja melalui satu pintu portal nasional," ujar Teguh Anantawikrama.
Kendati layanan digital terus ditingkatkan, pemerintah tetap mempertahankan kanal pelayanan tatap muka dan jalur non-digital secara inklusif. Pendekatan omnichannel ini diterapkan agar masyarakat di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan koneksi internet tetap mendapatkan kualitas layanan yang setara.
"Bagi sektor bisnis dan UMKM, integrasi sistem perizinan serta perpajakan akan memangkas biaya birokrasi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional," kata Teguh Anantawikrama.
