TRENMEDIA.BIZ.ID - Program hilirisasi kelapa sawit nasional kini menghadapi tantangan serius yang berpotensi mengancam keberlangsungannya. Ancaman tersebut datang dari kondisi tanaman sawit rakyat yang semakin menua dan mengalami penurunan produktivitas signifikan.
Pakar studi kelapa sawit dari IPB University, Budi Mulyanto, menekankan bahwa percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan langkah krusial. Upaya ini sangat vital untuk menjaga keberlanjutan produksi komoditas strategis tersebut.
"Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi, sekaligus mendukung hilirisasi," ujar Budi Mulyanto dalam keterangan resminya pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Penurunan produktivitas ini terjadi karena mayoritas perkebunan sawit rakyat telah mencapai usia produktif maksimal, yaitu 25 tahun atau lebih. Kondisi ini secara langsung berdampak pada ketersediaan bahan baku untuk industri kelapa sawit nasional.
"Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri kelapa sawit nasional," jelas Budi Mulyanto.
Ketersediaan bahan baku yang minim ini, menurut Budi Mulyanto, akan memberikan dampak negatif terhadap keberhasilan program hilirisasi kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa pengembangan industri hilir harus berjalan selaras dengan penguatan sektor hulu.
"Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50% sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan, bagaimana kita bicara program hilirisasi? Produksi itu kan menentukan hilirisasi," tegas Budi Mulyanto.
Untuk mendorong percepatan Program PSR, Budi Mulyanto mengusulkan penggunaan pendekatan afirmatif. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi petani rakyat, terutama terkait kendala administratif dan legalitas lahan.
"Percepatan program peremajaan sawit rakyat membutuhkan kebijakan afirmatif terkait dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut harus berbasis prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," tutur Budi Mulyanto.
