TRENMEDIA.BIZ.ID - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah menyelesaikan proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 9 triliun ini menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Anggaran besar tersebut direncanakan untuk diprioritaskan pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor krusial yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan warga.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 telah resmi ditandatangani. Kesepakatan ini dicapai antara pihak DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 ini dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Momen ini menandai langkah konkret dalam penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang.

"Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah merampungkan proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran ini diproyeksikan akan mencapai angka lebih dari Rp 9 triliun," demikian tertulis dalam keterangan yang dirilis.

Lebih lanjut disebutkan, "Anggaran besar tersebut direncanakan untuk diprioritaskan pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor krusial yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan warga."

"Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 telah resmi ditandatangani. Kesepakatan ini dicapai antara pihak DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten pada hari Jumat, 14 Agustus 2026 lalu," demikian informasi yang disampaikan.

Dikutip dari TIMESINDONESIA.MY.ID, kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas.

Alokasi anggaran yang signifikan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan gratis di Banten. Program-program yang mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga dipastikan menjadi prioritas utama.