TRENMEDIA.BIZ.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI baru saja menyelenggarakan Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah strategis bagi pengembangan wilayah terluar Indonesia.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Travello, Bandung, beberapa waktu lalu. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi terkait arah kebijakan pembangunan perbatasan di masa depan.
Dikutip dari laman resmi BNPP RI, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kebijakan serta mempercepat eksekusi program prioritas di lapangan.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan di kawasan perbatasan dilakukan secara terintegrasi. Hal ini dilakukan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menekankan pentingnya peran strategis wilayah perbatasan. Menurutnya, kawasan ini harus dikelola dengan visi yang jauh ke depan.
"Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia," ujar Nurdin.
Nurdin juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bersinergi dalam membangun kawasan tersebut. Kolaborasi antarinstansi dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2026.
"Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia," tegas Nurdin.
Melalui langkah koordinasi ini, diharapkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah perbatasan dapat teratasi dengan lebih efisien. Sinergi ini akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan kawasan yang selama ini menjadi pintu gerbang kedaulatan bangsa.