TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah berencana merealisasikan pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Depok. Rencana ini akan memanfaatkan aset lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berlokasi di Depok.
Proyek pembangunan rusun subsidi ini dipastikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menjadi poin penting dalam strategi pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menyampaikan secara langsung mengenai rencana tersebut. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan di lahan Komdigi akan difokuskan untuk MBR.
"Yang di Komdigi juga kita akan dorong untuk bisa dibangun rusun untuk MBR," ungkap Sri Haryati.
Lebih lanjut, Sri Haryati menegaskan bahwa model pembiayaan untuk rusun subsidi di Depok ini akan berbeda dari proyek yang biasanya mengandalkan APBN. Skema pendanaan alternatif menjadi fokus utama.
"Tetapi melalui polanya tidak menggunakan APBN," tegas Sri Haryati kepada detikcom pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Pemanfaatan lahan milik instansi pemerintah, seperti Komdigi, untuk program perumahan rakyat merupakan salah satu upaya efisiensi anggaran negara. Hal ini memungkinkan pembangunan fasilitas publik tanpa membebani kas negara secara langsung.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Depok. Penggunaan lahan strategis milik kementerian menjadi solusi cerdas dalam mengatasi keterbatasan lahan dan anggaran.
Pemerintah terus mencari inovasi dalam skema pembiayaan perumahan untuk memastikan program subsidi dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
.jpg)
