TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah Indonesia tengah mengkaji serius rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan ini secara spesifik akan menyasar masyarakat yang tergolong dalam kelompok desil 9 dan 10, yaitu lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Langkah ini diutarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa sebagian besar subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah saat ini belum sepenuhnya tersalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak.
"Kami mulai membahas sistem dan segala macamnya, agar angka subsidi (BBM) yang mencapai ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara yang berhak menerima," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8).
Konsep desil digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana desil 1 menunjukkan kelompok paling rentan dan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Data ini menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Meskipun desil menjadi acuan, pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan administratif guna memastikan akurasi penetapan penerima bantuan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi basis utama dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Terkait potensi penghematan anggaran subsidi dari rencana pembatasan ini, Menteri Bahlil mengakui bahwa angka pastinya masih dalam tahap perhitungan dan kajian oleh pemerintah. "Semuanya lagi di-exercise. Kami ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menggarisbawahi bahwa pembatasan ini akan difokuskan pada pengguna kendaraan mewah. Sebagai contoh, ia menyebutkan kepemilikan mobil-mobil seperti BMW dan Mercedes Benz yang dinilai tidak seharusnya lagi mengonsumsi BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, turut memberikan pandangan mengenai implementasi kebijakan ini. Ia memperkirakan bahwa pembatasan tersebut tidak akan diterapkan secara instan, melainkan akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.
"Pembatasannya bukan sekarang, tapi beberapa bulan kemudian kami bisa kurangi secara bertahap. Saya sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap untuk dilaksanakan," ungkap Purbaya.
