TRENMEDIA.BIZ.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pimpinan daerah di Provinsi Riau. Perkembangan terbaru mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dana anggaran yang merugikan para aparatur sipil negara di daerah tersebut.
Dalam penyidikan terkini, lembaga antirasuah menemukan bukti awal terkait tindakan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Pejabat tersebut diduga kuat melakukan pemotongan hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik ASN saat tim KPK mendalami perkara suap dan gratifikasi.
Pemotongan dana TPP ASN yang diselidiki oleh tim penyidik ini ditenggarai memiliki persentase yang sangat besar. Praktik pemangkasan insentif tersebut ditaksir mengurangi besaran hak finansial yang seharusnya diterima oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Kuansing.
"Penyidik menemukan adanya penerimaan gratifikasi oleh bupati nonaktif yang bersumber dari tindakan pemotongan TPP ASN, dengan besaran pemangkasan diperkirakan mencapai sekitar 50 persen," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein.
Informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus korupsi ini disampaikan secara langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Keterangan resmi tersebut dipaparkan kepada publik pada Selasa (4/8/2026).
Dugaan pemotongan TPP hingga separuh dari nilai hak pegawai ini memberikan dampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan para ASN di Kabupaten Kuansing. Selain memunculkan keluhan di kalangan pegawai, kondisi ini berpotensi mengganggu optimalisasi pelayanan publik di daerah.
Penyidik KPK saat ini terus berfokus mendalami modus operandi serta menelusuri aliran dana hasil potongan insentif tersebut. Proses hukum akan berlanjut guna melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan suap yang menyeret Suhardiman Amby.
Dikutip dari pemberitaan media massa, penanganan tegas oleh KPK ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola keuangan daerah. Publik kini terus memantau perkembangan proses hukum agar tercipta birokrasi pemerintahan yang bersih serta transparan.
.jpg)
