TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah Kota Bontang dan DPRD telah mencapai kesepakatan penting dalam menghadapi tahun anggaran 2027. Mereka telah menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Selasa, 4 Agustus 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.
Acara penandatanganan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Agus Haris, jajaran pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Dikutip dari Media Indonesia, acara ini merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan fiskal yang dihadapi Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Agus Haris menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas penyelesaian pembahasan KUA dan PPAS 2027. "Proses pembahasan tidak hanya fokus pada angka anggaran, melainkan juga sebagai ruang untuk menyatukan pandangan, menerima kritik, koreksi, dan menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Wakil Wali Kota Agus Haris.
Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan wujud tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Pemerintah mengakui bahwa tahun 2027 akan menjadi tahun yang menantang dari sisi fiskal, dengan penurunan kemampuan keuangan daerah. Namun, kebutuhan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, penyediaan air minum, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan meningkat.
Tema pembangunan Kota Bontang 2027 adalah "Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur yang Mendukung Investasi". Rencana pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1,95 triliun dan belanja daerah Rp2,00 triliun disusun realistis dengan sebagian besar pendapatan dari transfer pusat dan provinsi. "Kita tidak boleh menjanjikan semua hal kepada masyarakat. Namun, kita harus memastikan bahwa apa yang telah kita janjikan dapat dikerjakan dengan baik," ujar Wakil Wali Kota Agus Haris.
Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC), penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan percepatan digitalisasi pelayanan publik. Program tersebut mendukung program unggulan Pemerintah Kota Bontang seperti Menata Bontang, Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Digitalisasi Pelayanan, dan Inovasi Bontang.
Pemerintah menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan. Sebaliknya, kondisi tersebut mendorong selektivitas dalam menentukan prioritas agar APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dikutip dari Media Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
.jpg)
