TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah dan pemangku kepentingan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada tahun 2026. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya langkah mitigasi sejak dini agar dampak kekeringan tidak mengganggu ketahanan pangan nasional. Dikutip dari Media Indonesia pada Selasa (4/8/2026), fenomena cuaca ini berpotensi memberikan tekanan pada sektor pertanian di berbagai daerah.

Wilayah yang diprediksi mengalami durasi kekeringan lebih panjang mencakup pusat penanaman pangan strategis di Pulau Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan. Selain itu, kawasan Bali dan Nusa Tenggara juga berisiko menghadapi penurunan produktivitas pada lahan pertanian tadah hujan serta sistem irigasi sekunder. Penurunan intensitas curah hujan secara langsung akan memengaruhi komoditas utama seperti beras, cabai, dan bawang merah.

Meski demikian, kondisi ketahanan pangan saat ini dinilai lebih kuat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang melimpah menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar pasokan domestik.

"Saat ini kita memiliki cadangan beras pemerintah yang cukup tinggi, berkisar antara 5,2 hingga 5,4 juta ton, disertai perbaikan infrastruktur air yang sedang berjalan. Berbeda dengan kondisi El Nino 2023 lalu saat stok CBP hanya sekitar 1,5 juta ton yang memicu kebijakan impor beras," ujar Eliza Mardian.

Penurunan ketersediaan air irigasi memicu lonjakan biaya operasional di tingkat petani. Untuk menjaga kelangsungan tanaman padi yang sangat membutuhkan pasokan air tinggi, banyak petani terpaksa mengandalkan mesin pompa air berbahan bakar solar, yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya produksi secara signifikan.

"Jika fenomena El Nino dan IOD positif terus memberikan tekanan hingga awal 2027, kondisi ini akan membebani stok pangan serta APBN, meskipun sistem pangan kita saat ini memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan tahun 2015 atau 2023," ungkap Eliza Mardian.

Kebutuhan air untuk komoditas padi menjadi perhatian utama karena durasi penanamannya yang sangat tergantung pada kecukupan pasokan air di sawah. Penyesuaian pola tanam menjadi krusial agar risiko kegagalan panen dapat diminimalisasi secara optimal.

"Komoditas pertanian lainnya memang tetap membutuhkan pasokan air untuk tumbuh, namun jumlah yang diperlukan tidak sebanyak tanaman padi," jelas Eliza Mardian.

Kenaikan biaya produksi akibat penggunaan alat bantu pengairan yang dikombinasikan dengan penyusutan luas area panen berpotensi mendorong kenaikan harga gabah. Kondisi tersebut pada akhirnya berisiko menekan pendapatan riil rumah tangga petani karena kenaikan harga jual tidak sebanding dengan pembengkakan biaya operasional.