TRENMEDIA.BIZ.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menindak tegas keberadaan rumpon ilegal di wilayah perairannya. Permintaan ini disampaikan dalam acara penandatanganan kerja sama di Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/8/2026).
Dikutip dari media terkait, langkah ini diambil karena keberadaan rumpon ilegal dinilai sangat menyulitkan nelayan lokal dalam mencari nafkah. Rumpon tersebut menyebabkan ikan hanya terkumpul di satu titik tertentu, sehingga nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan yang merata.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas mesin perahu nelayan setempat yang rata-rata hanya berukuran 2 hingga 3 GT. Akibatnya, mereka kesulitan menjangkau rumpon yang mayoritas dipasang oleh pihak tidak bertanggung jawab di jarak lebih dari 12 mil dari bibir pantai.
"Mudah-mudahan ke depan rumpon ilegal dapat ditertibkan," ujar Sherly Tjoanda.
Selain masalah teknis, para nelayan juga menghadapi beban ekonomi yang cukup berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gubernur berharap kerja sama strategis antara Pemerintah Daerah Maluku Utara dan KKP menjadi solusi konkret untuk memberantas praktik ilegal tersebut di lapangan.
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho, menyatakan komitmennya. Pihaknya berjanji akan segera memulai operasi penertiban terhadap seluruh rumpon ilegal di wilayah Maluku Utara mulai bulan depan.
"Kondisi geografis Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik menuntut pengawasan yang lebih ketat," kata Pung Nugroho.
Pung menambahkan bahwa perairan Maluku Utara memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan akan terus ditingkatkan guna mencegah eksploitasi oleh pihak asing maupun nelayan yang beroperasi secara ilegal.
Selama ini, KKP memang kerap menemukan dan menangkap kapal-kapal asing yang mencoba mencuri kekayaan laut di wilayah tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan demi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan nelayan lokal.
