TRENMEDIA.BIZ.ID - Pada awal Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan berbagai pemerintah daerah di wilayah Papua dan Maluku untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman. Upaya ini dilakukan meskipun di beberapa titik seperti Kepulauan Tanimbar, Sorong, dan Fakfak terpantau adanya antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di Kepulauan Tanimbar, peningkatan aktivitas transportasi darat, khususnya kendaraan angkutan barang, mencapai 20 persen. Fenomena ini berkaitan erat dengan pembangunan Proyek Blok Masela yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, sehingga mendorong peningkatan konsumsi BBM.
Stok Biosolar bersubsidi di dua SPBU serta di Fuel Terminal Saumlaki dilaporkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Penyerapan kuota biosolar hingga Juli 2026 tercatat mencapai 68 persen dari total yang dialokasikan, menunjukkan pengelolaan pasokan yang relatif baik.
Menyikapi proyeksi peningkatan konsumsi di masa mendatang, Pertamina Patra Niaga telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengajukan penambahan kuota BBM, yang diharapkan dapat segera disetujui dan terealisasi pada akhir Agustus 2026.
"Kami sudah proyeksikan peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi, sehingga penyaluran di lapangan harus maksimal. Koordinasi intensif dengan Pemda dan aparat keamanan dilakukan agar layanan tetap aman dan nyaman," ujar Ispiani Abbas dari Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang dalam proses finalisasi penyusunan proyeksi peningkatan konsumsi BBM. Data ini akan menjadi dasar penting untuk mengajukan permohonan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Proyeksi tahap finalisasi segera dikirimkan agar kebutuhan masyarakat dan pembangunan proyek strategis terlayani dengan baik. Jangan terpancing informasi yang tidak dapat dipercaya dan hindari panic buying," kata Ricky Jauwerissa.
Sementara itu, di Kota Sorong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencurigai adanya kejanggalan dalam distribusi BBM yang berujung pada antrean panjang di SPBU sejak akhir pekan. Meskipun Pertamina mengklaim stok di Fuel Terminal aman, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan legislatif.
"Kalau permasalahan dari sistem, harus diperbaiki. Kalau SPBU yang salah, apa sanksinya?" ujar Ricky Taneri, Wakil Ketua DPRD Kota Sorong, yang juga mempertanyakan keterlibatan instansi lain dalam pengawasan di SPBU.
