TRENMEDIA.BIZ.ID - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyuarakan urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawal implementasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Langkah ini dinilai krusial demi memastikan target ambisius pengembangan energi surya nasional dapat tercapai secara efektif.
Pemerintah Indonesia memang telah menunjukkan langkah awal dalam pengembangan PLTS, termasuk persiapan 17 GW dan rencana seremoni perdana proyek energi hijau berskala besar di Bali. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam merespons kebutuhan energi bersih di masa depan.
Namun, keberhasilan program PLTS 100 GW tidak semata-mata ditentukan oleh besaran kapasitas pembangkit yang akan dibangun. Diperlukan sebuah mekanisme kepemimpinan yang kuat dan terpadu untuk mengoordinasikan berbagai aspek krusial.
"Keberhasilan program PLTS 100 GW membutuhkan kepemimpinan yang terpadu dan strategi multi-jalur," ujar Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa. Ia menambahkan, "Pemerintah perlu memastikan adanya satu komando yang mampu mengoordinasikan kebijakan, pembiayaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek, sekaligus mengembangkan berbagai jalur seperti PLTS atap, dedieselisasi, listrik desa, PLTS skala besar, serta pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif," Kamis (6/8/2026).
Fabby Tumiwa menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan program PLTS 100 GW harus melampaui sekadar kapasitas terpasang. Program ini juga harus berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional, pengembangan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja hijau, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Kajian IESR memperkirakan implementasi PLTS 100 GW dapat membutuhkan investasi kumulatif sebesar US$ 51–78 miliar selama lima tahun (dengan pembatalan pembangkit fosil membutuhkan US$ 139-212 miliar)," papar Fabby. Ia menambahkan, "Penggantian penggunaan diesel dengan energi surya berpotensi menghemat sekitar Rp 17,2 triliun, sekaligus menurunkan emisi sebesar 24,3 juta ton CO2 ekuivalen."
Selain dampak lingkungan yang signifikan, program ini diperkirakan akan memberikan dorongan ekonomi yang substansial. Pemanfaatan listrik surya untuk kegiatan produktif di wilayah terpencil diproyeksikan dapat menyumbang sekitar Rp 112,4 triliun terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) selama periode lima tahun.
Lebih lanjut, program PLTS 100 GW berpotensi membuka sekitar 118 ribu lapangan kerja hijau baru. Program ini juga diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan hingga US$ 364 juta dari perdagangan penurunan emisi diesel di pasar karbon internasional.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, IESR merekomendasikan pembentukan sebuah National Solar Program Delivery Unit yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Unit ini akan didukung oleh project management office (PMO) PLTS 100 GW yang memiliki mandat kuat untuk mengoordinasikan berbagai aspek penting.
.jpg)
