TRENMEDIA.BIZ.ID - Badan Pengelola Investasi Danantara saat ini tengah merampungkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi perdana yang mencakup seluruh badan usaha milik negara. Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola aset negara di Indonesia.

Dikutip dari Bloombergtechnoz, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa keterlambatan publikasi terjadi karena adanya kebutuhan untuk membentuk bagan akun baru secara menyeluruh. Proses ini merupakan pengalaman pertama bagi seluruh entitas BUMN yang terlibat.

"Ini adalah pertama kali BUMN melakukan laporan konsolidasi, untuk tahun pertama tentu akan lebih membuat chart of account-nya. Ya tentu akan spesifik kita dibantu juga oleh konsultan keuangan Big Four untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik," ujar Dony Oskaria.

Dalam upaya memastikan akurasi data, Danantara melibatkan konsultan keuangan internasional kelas dunia. Pendampingan ini dilakukan agar struktur akuntansi yang dibangun memenuhi standar profesional yang tinggi.

Tantangan utama dalam proses ini adalah melakukan eliminasi transaksi antarperusahaan. Hal ini krusial untuk menghindari duplikasi pencatatan aset, biaya, maupun kewajiban dari sekitar 1.000 entitas BUMN yang ada.

"Dulu BUMN itu terpisah-pisah bukan satu holding. Sekarang menjadi satu holding. Antara Pertamina, Mandiri, PLN. Ini nanti akan terjadi proses eliminasi karena asetnya tercatat masing-masing tadinya kan," ujar Dony Oskaria.

Proses verifikasi piutang dan transaksi silang antarperusahaan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ketelitian menjadi prioritas utama demi menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan bagi publik.

"Ada transaksi Pertamina dengan Mandiri, transaksi Pertamina misalkan dengan PLN. Nah ini karena dia laporan konsolidasi menjadi tereliminasi. Tentu tetapi pada dasarnya semuanya akan sangat transparan," ujar Dony Oskaria.

Saat ini, seluruh draf laporan keuangan Danantara telah memasuki tahapan praaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini merupakan bagian dari prosedur standar sebelum data resmi tersebut dirilis ke masyarakat luas.