TRENMEDIA.BIZ.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yaitu keengganan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi. Kecurigaan muncul karena para pelaku usaha ini menduga pendataan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan perpajakan atau pungutan resmi lainnya.
Hermawati Setyorinny, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, mengungkapkan bahwa prasangka ini membuat banyak pelaku UMKM berusaha menghindari petugas sensus BPS, baik yang mendatangi tempat usaha maupun kediaman mereka. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif.
"Banyak pelaku UMKM yang masih memendam kecurigaan karena setiap ada pendataan sering berbarengan dengan kebijakan lain. Ada yang akhirnya menghindar, bahkan ketika rumahnya diketuk petugas mereka tidak mau membukakan pintu," ujar Hermawati dalam sebuah diskusi publik pada Jumat (7/8).
Untuk mengatasi hambatan ini, Hermawati menyarankan agar BPS lebih mengedepankan pendekatan kepada masyarakat guna membangun kepercayaan para pelaku usaha. Pendekatan yang lebih personal dan mudah dijangkau dinilai krusial.
"Keterlibatan perangkat wilayah seperti ketua RT dapat membantu petugas sensus memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Beberapa petugas yang datang dengan membawa surat rekomendasi dari RT dinilai lebih mudah diterima oleh pelaku usaha," jelas Hermawati.
Padahal, pendataan melalui Sensus Ekonomi 2026 sangat vital untuk memperbarui basis data kondisi dunia usaha di Indonesia. Data yang akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan, termasuk program bantuan dan pemberdayaan bagi UMKM.
M. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menambahkan bahwa pelaku usaha yang tidak tercatat berisiko terabaikan dalam pemetaan ekonomi nasional. Hal ini dapat berdampak pada ketidaktersediaan data mereka saat pemerintah merumuskan kebijakan.
"Kalau tidak disensus, tidak dianggap, barangkali dianggap tidak ada, tidak pernah ada rekaman data kita di dalam Sensus Ekonomi, berarti kita tidak ada dalam gambaran itu. Maka, boleh jadi suatu saat kalau ada kebijakan, misalnya memberikan bantuan kepada UMKM, datanya tidak ada karena memang tidak tercatat," terang Edy.
Hingga Jumat sore (7/8), pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dilaporkan telah mencapai sekitar 86%. Angka ini menunjukkan progres yang cukup baik dalam proses pengumpulan data di lapangan.
.jpg)
