TRENMEDIA.BIZ.ID - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) kini tengah mempertimbangkan peluang untuk memperluas jangkauan tata kelola ekspor ke berbagai komoditas strategis lainnya. Langkah ini diambil setelah perusahaan resmi menjalankan mandat pengawasan terhadap komoditas batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy.
Dikutip dari Investortrust.id, keputusan untuk melakukan ekspansi ini tidak akan diambil secara terburu-buru oleh pihak manajemen. Perusahaan saat ini masih memprioritaskan kajian mendalam mengenai kesiapan sistem, efisiensi operasional, serta penerimaan pasar sebelum menambah cakupan komoditas yang diawasi.
Direktur Keuangan dan Treasury DSI, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa perluasan mandat tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara secara berkelanjutan.
"Kemungkinan untuk memperluas cakupan ke komoditas lain memang ada, karena tujuan utama pemerintah adalah memanfaatkan sumber daya alam Republik Indonesia semaksimal mungkin demi kepentingan kemakmuran masyarakat," ujar Sinthya Roesly.
Saat ini, fokus utama DSI adalah memantapkan sistem tata kelola ekspor untuk tiga komoditas awal yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Ketiga komoditas tersebut mencatatkan total nilai ekspor mencapai hampir US$70 miliar setiap tahunnya.
Sinthya menambahkan bahwa perusahaan telah memulai analisis terkait potensi penambahan komoditas baru ke dalam cakupan pengawasan. Meski demikian, belum ada keputusan final mengenai jenis komoditas maupun jadwal pasti pelaksanaan perluasan mandat tersebut.
Menakar Masa Depan Pekerja Migran Indonesia: Dari Buruh Menjadi Diaspora Berdaya Saing Global
"Kami sudah mulai melakukan analisa, namun semua akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan realitas di lapangan, efisiensi, serta pragmatisme operasionalnya," kata Sinthya Roesly.
Pihak DSI menegaskan bahwa setiap langkah perluasan cakupan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Hal ini bertujuan agar aktivitas perdagangan yang sudah berjalan tetap terjaga kelancarannya tanpa hambatan berarti.
"Kami akan memastikan eksekusi mandat ini dilakukan secara terukur dan dapat diterima oleh pasar, sehingga prosesnya tidak dilakukan secara gegabah," ujar Sinthya Roesly.
