TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW). Inisiatif ini diproyeksikan sebagai solusi strategis untuk memperluas akses listrik di pedesaan sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses energi di seluruh penjuru tanah air. Dikutip dari investortrust.id, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi beban subsidi energi dalam APBN secara signifikan.
"Dulunya desa itu tidak ada listrik, sekarang sudah dilakukan 1 megawatt, dan itu mereka sudah bisa bikin storage, perikanan mereka sudah jalan, masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik," ujar Bahlil dalam acara Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 GW, Selasa (25/8/2026).
Menakar Masa Depan Pekerja Migran Indonesia: Dari Buruh Menjadi Diaspora Berdaya Saing Global
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) di setiap desa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Implementasi nyata dari konsep ini telah dimulai oleh Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatera yang kini telah memiliki fasilitas penyimpanan energi mandiri.
Selain fokus pada desa baru, pemerintah juga mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke energi terbarukan. Langkah ini diambil karena saat ini masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang mengandalkan solar dengan kebutuhan minyak mencapai 230.000-250.000 barel per hari.
"Kalau ini mampu kita lakukan maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya di solar akan turun, dan semuanya akan kita memakai energi nasional," kata Bahlil.
Bali menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program konversi ini dengan rencana pembangunan PLTS berkapasitas 1.000 MW. Proyek di Bali ini ditargetkan mampu menghemat konsumsi solar milik PLN hingga 0,6 juta kiloliter dengan memanfaatkan lahan negara.
"Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan (launching) di Bali karena kampanyenya adalah Green Energy," sebut Bahlil.
Dalam hal pendanaan, pemerintah memprioritaskan keterlibatan pihak swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP). Apabila tidak ada investor yang berminat, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara untuk memastikan proyek tetap berjalan efisien.
