TRENMEDIA.BIZ.ID - Pemerintah Indonesia tengah melakukan pemetaan mendalam terhadap risiko fiskal yang melekat pada proyek strategis nasional, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Berbagai potensi risiko tersebut mencakup fluktuasi nilai tukar, kenaikan bunga pinjaman, hingga target pendapatan tol yang belum tercapai.
Dikutip dari investortrust.id, risiko kewajiban kontingensi ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni yang bersumber dari penjaminan pemerintah dan non-penjaminan. Kewajiban ini berpotensi berdampak pada APBN jika pihak pengelola mengalami gagal bayar.
Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan 11 instrumen jaminan, termasuk 10 surat jaminan dan satu perjanjian penjaminan obligasi global. Meski demikian, pemerintah mengkategorikan risiko kewajiban kontingensi dari proyek ini berada pada level kecil dengan dampak yang rendah.
PT Hutama Karya (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana proyek berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024. Untuk mendukung penugasan tersebut, pemerintah memberikan payung hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 Tahun 2019.
Guna menjaga stabilitas keuangan, Hutama Karya melakukan langkah mitigasi seperti reprofiling pinjaman dan efisiensi biaya operasional. Selain itu, untuk menekan risiko nilai tukar pada obligasi global, perseroan menerapkan metode pencadangan dana dalam dolar AS atau natural hedge.
Proyek JTTS dirancang membentang sepanjang 2.812 kilometer dengan total estimasi investasi mencapai Rp 538 triliun. Saat ini, sekitar 532 kilometer jaringan jalan tol tersebut telah beroperasi dan melayani mobilitas masyarakat.
Pemerintah menargetkan penambahan pembangunan jalan tol hingga 1.500 kilometer pada tahun 2029 mendatang. Untuk periode 2025-2029, Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp 288 triliun untuk pengembangan jaringan sepanjang 1.112 kilometer.
Dalam kunjungan kerjanya pada Juli 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres ruas Palembang-Jambi. Beliau mengamati perkembangan infrastruktur yang menjadi urat nadi logistik di Pulau Sumatera tersebut.
"Percepatan pembangunan yang telah dilakukan, khususnya pada Jembatan Musi V, menunjukkan perkembangan yang baik. Terakhir saya berkunjung pada September 2025, dan hari ini kembali pada Juli 2026 untuk melihat perkembangan yang telah dicapai," ujar Gibran Rakabuming Raka.
